Cianjur Tercatat Kekurangan 1.100 Guru SD dan SMP

Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat

Cianjur (KABARIN) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, mencatat ada kekurangan sekitar 1.100 guru untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga perlu dilakukan pemetaan guna menutupi kekurangan.

Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin di Cianjur, Selasa, mengatakan jumlah guru yang ada saat ini mencapai 11.000 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski jumlahnya cukup tinggi namun masih kekurangan sekitar 10 persen, terutama di sekolah di wilayah selatan yang mengalami kekurangan guru dua sampai empat orang, dimana kekurangan tersebut dipengaruhi beberapa faktor.

"Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan," kata Ruhli.

Ia mengungkapkan hingga saat ini pengangkatan PNS dan PPPK memerlukan regulasi tertentu, sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi untuk mengajukan kebutuhan.

Pihaknya meminta seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan pegawai di lingkungan satuan pendidikan karena pengangkatan ASN merupakan kewenangan pusat, sedangkan daerah hanya dapat memetakan dan mengajukan sesuai kebutuhan.

Kekurangan guru saat ini berdampak terhadap optimalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tidak berjalan sebagaimana semestinya, termasuk dalam menjaga kualitas dan mutu satuan pendidikan terganggu.

"Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat," kata Ruhli.

Tidak hanya kekurangan tenaga guru yang jumlahnya mencapai seribu lebih, tambah dia, pihaknya juga mengalami kesulitan mengejar target perbaikan seribuan lebih ruang kelas yang rusak karena minim-nya anggaran dari APBD setiap tahunnya.

Ia mengungkapkan berbagai cara dilakukan termasuk menggali dana dari provinsi, pusat, dan melalui perusahaan yang ada di Cianjur, untuk menyalurkan bantuan berupa pembangunan ruang kelas di wilayah terdekat.